Bangkalan, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Perdagangan (Disdag) terus memaksimalkan potensi sektor perdagangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Setelah berhasil melampaui target tahun sebelumnya, Disdag kini membidik target PAD yang lebih tinggi di tahun 2025, yakni sebesar Rp 6,75 miliar.
Kepala Dinas (Kadis) Perdagangan Kabupaten Bangkalan, Achmad Siddik, mengungkapkan bahwa capaian PAD tahun sebelumnya menjadi pijakan penting dalam menyusun strategi ke depan. Dari target realisasi sebesar Rp 5,7 miliar, pihaknya justru mampu menyetor hingga Rp 6,1 miliar ke kas daerah.
“Ini pencapaian yang cukup membanggakan. Kami berhasil melebihi target yang ditetapkan,” ujar Siddik saat ditemui di kantornya, Rabu, (4/6)
Ia mengungkapkan, tantangan di tahun 2024 tidak ringan. Dua sumber retribusi penting, yakni dari Badan Meteorologi dan retribusi listrik pasar Kota (Lemah Duwur), resmi dicabut. Padahal, menurutnya kedua sumber tersebut dapat menyumbang PAD sekitar Rp 220 juta per tahun, yaitu Rp 100 juta dari Badan Meteorologi dan Rp 120 juta dari retribusi listrik pasar Kota.
Menghadapi tantangan tersebut, Disdag mulai menyiapkan beberapa langkah. Salah satunya adalah dengan menggali potensi pasar tradisional yang tersebar di seluruh kecamatan dan mendorong optimalisasi penyetoran retribusi dari masing-masing kepala pasar.
“Pak Bupati sudah memberikan arahan agar setiap pasar bisa menggali potensi yang ada, dan seluruh kepala pasar itu sudah bergerak,” jelas Sidik.
Tak hanya itu, pihaknya juga mengusulkan kenaikan tarif retribusi pasar, yang dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut, tarif retribusi pedagang umum saat ini hanya Rp 2.500 per orang, dan untuk pedagang sapi sebesar Rp 12.500 per ekor, angka yang tidak berubah sejak tahun 2014.
“Saya siap menaikkan nominal karcis di lapangan agar PAD bisa naik, dan itu relevan dengan target yang ada, saya siap,,” tegasnya.
Sidik juga menyoroti turunnya omset di pasar-pasar hewan. Ia mengatakan bahwa banyak pedagang maupun tengkulak yang kini langsung mendatangi peternak di desa-desa, sehingga pasar hewan tradisional nyaris kehilangan fungsi.
“Karena tidak lewat pasar resmi, para peternak tidak terkena retribusi. Bagi mereka ini meringankan, tapi bagi pemerintah, tentu ini mengurangi potensi PAD,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal ini, Disdag telah mengusulkan agar perdagangan sapi yang keluar masuk wilayah Bangkalan dikenai karcis. Upaya ini diharapkan dapat menambah PAD dari sektor peternakan yang selama ini belum tergarap optimal.
Selain memacu pendapatan, Disdag juga telah menyelesaikan persoalan hukum terkait keberadaan Pasar Tanah Merah yang sempat menuai konflik antara dua desa. Melalui mediasi dan koordinasi lintas sektor, termasuk tokoh masyarakat dan kepala desa, akhirnya persoalan tersebut bisa diselesaikan.
“Alhamdulillah, kini legalitas Pasar Tanah Merah sudah diakui berdasarkan putusan pengadilan negeri Bangkalan dan siap beroperasi,” ujar Sidik.
Meski target tahun 2025 meningkat menjadi Rp 6,75 miliar dan naik Rp 740 juta dari tahun sebelumnya, Siddik menyatakan dirinya optimis target tersebut bisa tercapai.
“Wes tenang aja, InsyaAllah target tahun ini bisa tembus,” pungkasnya dengan menyebutkan capaiannya di bulan Mei kemarin sudah di angka 45 persen.
